Oleh: Kolonel Arm Oke Kistiyanto
Apa hubungan antara dolar, LPG 3 kilogram, pupuk, ikan di dermaga, dan piring makan anak sekolah?
Sekilas, tidak ada.
Dolar bergerak di pasar keuangan dunia. LPG menyala di dapur rakyat. Pupuk menunggu di kios desa. Ikan turun di dermaga. Makanan anak sekolah disiapkan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Semua tampak berada di ruang yang berbeda.
Namun, ketika harga energi naik, dolar menguat, biaya impor bertambah, pupuk terlambat, ongkos angkut naik, dan bahan pangan menjadi mahal, jarak antara pasar global dan dapur rakyat ternyata sangat pendek.
Di situlah negara diuji.
Bukan hanya di perbatasan. Bukan hanya di laut. Bukan hanya di udara. Negara juga diuji di tempat-tempat kecil: kios pupuk, pangkalan LPG, koperasi desa, dapur gizi, kampung nelayan, jembatan kecil, titik air bersih, dan tempat pengolahan sampah.
Sebab kadang negara tidak kalah karena diserang, tetapi karena simpul-simpul kecilnya dikuasai perlahan.
Jika abad ke-20 mengajarkan negara menjaga batas wilayah, abad ke-21 memaksa negara menjaga urat nadi sosialnya: pangan, energi, distribusi, dan kepercayaan.
Sebuah negara bisa terlihat stabil dari atas. Angka makro terkendali. Program nasional diumumkan. Anggaran dialokasikan. Rapat koordinasi berjalan. Laporan tersusun rapi.
Tetapi di bawah, pertanyaan lain bergerak pelan: apakah pupuk benar-benar sampai kepada petani? Apakah LPG tersedia di dapur rakyat? Apakah ikan nelayan bisa disimpan sebelum rusak? Apakah koperasi benar-benar melayani anggota? Apakah makanan bergizi sampai kepada anak sekolah dengan mutu yang layak?
Dalam dunia hari ini, tekanan terhadap negara tidak selalu datang sebagai serangan militer. Ia bisa datang sebagai harga. Ia bisa datang sebagai kelangkaan. Ia bisa datang sebagai keterlambatan distribusi. Ia bisa datang sebagai biaya yang naik sedikit demi sedikit sampai rakyat merasa negara mulai jauh dari kehidupannya.
Inflasi karena itu bukan sekadar angka. Ia adalah sinyal. Bagi keluarga kecil, tekanan itu jarang tampil sebagai krisis besar. Ia datang diam-diam: lauk dikurangi, telur dibagi, susu berhenti dibeli, protein anak menurun, dan kualitas hidup melemah tanpa bunyi.
Di titik ini, kita memerlukan cara baca baru: ketahanan geofinansial teritorial.
Istilahnya akademik, tetapi maknanya sederhana: kemampuan negara menahan tekanan keuangan, energi, pangan, dan rantai pasok global agar tidak berubah menjadi krisis sosial di tingkat wilayah.
Negara tidak cukup kuat karena memiliki kebijakan pusat. Negara benar-benar kuat ketika kebijakan itu bekerja di sawah, dapur gizi, koperasi desa, kampung nelayan, pangkalan LPG, jembatan kecil, dan pasar rakyat.
Petrodolar, misalnya, tidak sejauh yang dibayangkan dari dapur rakyat. Secara sederhana, petrodolar adalah keadaan ketika perdagangan minyak dunia banyak bergantung pada dolar Amerika Serikat. Ketika harga energi naik dan dolar menguat, biaya impor ikut bergerak. Dampaknya turun ke bahan bakar, pupuk, logistik, harga pangan, dan akhirnya piring makan.
Dari situ, Program Strategis Nasional perlu dibaca lebih dalam.
Makan Bergizi Gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, reformasi pupuk, energi rumah tangga, air bersih, jembatan, dan pengolahan sampah bukan sekadar daftar program. Jika disambungkan, semuanya membentuk jaringan daya tahan negara dari bawah.
Makan Bergizi Gratis sering dilihat sebagai satu kotak makanan. Padahal, satu kotak itu menyimpan rantai panjang: beras, telur, ayam, ikan, sayur, buah, air bersih, LPG, kendaraan distribusi, tenaga dapur, sekolah, orang tua, dan kepercayaan publik.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bukan sekadar dapur. Ia adalah pos logistik gizi: titik yang mengolah bahan pangan, menjaga mutu, lalu menyalurkannya kepada penerima manfaat.
Jika bahan bakunya berasal dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal, uang negara berputar di wilayah. Petani punya pasar. Peternak punya pembeli. Nelayan punya saluran. Koperasi punya fungsi.
Namun, jika rantai pasok dikuasai pemasok titipan, hasilnya bisa berbeda. Program tetap berjalan. Makanan tetap dikirim. Foto kegiatan tetap ada. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam tetap menggantung: siapa yang paling diuntungkan?
Koperasi desa berada pada persimpangan serupa. Ia bisa memotong tengkulak, menyerap produksi rakyat, menyalurkan barang pokok, dan memperkuat ekonomi desa. Tetapi koperasi juga bisa dibajak.
Dalam kajian pembangunan, ini disebut elite capture, atau penguasaan manfaat program oleh elite lokal. Bangunan berdiri. Papan nama dipasang. Rapat dilakukan. Namun pertanyaan pokoknya tetap: apakah anggota benar-benar berdaulat?
Kampung nelayan membuka lapisan lain. Indonesia disebut negara maritim, tetapi nelayan sering kalah bukan karena laut tidak memberi hasil. Mereka kalah karena tidak memiliki es, gudang beku, BBM, koperasi kuat, dan akses pasar.
Tanpa rantai dingin—sistem penyimpanan dingin agar ikan tidak cepat rusak—ikan harus dijual cepat dan murah. Dengan rantai dingin, nelayan punya waktu tawar.
Tetapi pertanyaan berikutnya lebih tajam: apakah fasilitas baru akan memperkuat nelayan, atau justru menciptakan penguasa baru di dermaga?
Energi lebih sensitif lagi. LPG 3 kilogram bukan sekadar tabung gas. Ia adalah ukuran kehadiran negara di dapur rakyat. Kelangkaannya bisa memicu antrean, spekulasi, kemarahan, dan hilangnya kepercayaan.
Pangan dan energi tidak bisa lagi dibaca sebagai dua sektor terpisah. Pangan membutuhkan energi untuk ditanam, dipanen, dikeringkan, didinginkan, diangkut, dan dimasak. Energi membutuhkan legitimasi sosial karena kebijakan energi dapat mengguncang harga pangan.
Di sinilah istilah “rente” perlu dipahami dengan jernih.
Rente bukan rentenir. Rente juga tidak otomatis berarti korupsi. Rente adalah keuntungan yang muncul bukan terutama karena kerja produktif, melainkan karena seseorang atau kelompok menguasai akses: izin, kuota, subsidi, gudang, distribusi, pemasok, informasi, atau kedekatan dengan pengambil keputusan.
Rente baru menjadi korupsi bila masuk ke wilayah suap, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau pengaturan yang merugikan publik.
Yang membuat rente sulit dibaca adalah wajahnya sering rapi. Ia bisa datang lewat prosedur. Lewat rekomendasi. Lewat alasan efisiensi. Lewat pemasok yang selalu menang. Lewat harga yang sulit dilacak. Lewat koperasi yang tampak aktif, tetapi dikendalikan lingkaran kecil.
Sebagian kegagalan negara tidak tampak sebagai skandal. Ia tampak sebagai prosedur yang berjalan, laporan yang lengkap, tetapi manfaat yang tidak pernah benar-benar sampai.
Dari luar, semuanya tampak seperti administrasi biasa. Dari dekat, ada pola yang perlu dibaca lebih teliti.
Siapa menentukan pemasok? Siapa menguasai gudang? Siapa mengatur distribusi? Siapa menikmati selisih harga? Siapa tetap untung ketika rakyat menunggu? Siapa tampak tidak terlihat, tetapi selalu ada di setiap simpul?
Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini alat deteksi dini.
Dalam negara besar, program besar tidak cukup dijaga oleh niat baik. Ia harus dijaga oleh sistem yang membuat penyimpangan sulit bersembunyi: keterlacakan barang, keterbukaan harga, kanal pengaduan, validasi lapangan, dan sanksi yang berjalan.
Di balik semua itu, yang perlu dibaca bukan hanya programnya, melainkan pola aliran kuasa, barang, uang, dan kepercayaan.
Peran TNI dalam medan seperti ini harus ditempatkan sesuai koridor. Satuan teritorial dapat menjadi sensor wilayah—mata dan telinga negara di lapangan. Babinsa, Koramil, dan Kodim bisa membaca tanda awal: pupuk tidak sampai, LPG langka, koperasi bermasalah, dapur gizi dikeluhkan, konflik pemasok muncul, atau masyarakat mulai resah.
Namun, pelaksanaan teknis usaha, pengadaan, kontrak, pengelolaan koperasi, dan layanan dapur tetap berada pada kewenangan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, koperasi, mitra pelaksana, dan unsur sipil yang berwenang. TNI membantu menjaga stabilitas dan membaca kondisi wilayah, bukan mengambil alih fungsi sipil.
Di sinilah persoalan sebenarnya mulai terbuka.
Program Strategis Nasional bukan hanya soal apa yang dibangun negara. Yang lebih menentukan adalah siapa yang menguasai simpul-simpul kecil tempat program itu bekerja.
Sebab pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memukul lawan. Ia juga ditentukan oleh kemampuan menjaga rakyat tetap makan, energi tetap tersedia, distribusi tetap bergerak, dan wilayah tetap percaya kepada negara.
Tetapi pertanyaan awal belum selesai.
Jika dolar bisa sampai ke dapur, jika energi bisa mengatur harga pangan, jika koperasi bisa dibajak, jika dapur gizi bisa ditekan margin—selisih antara biaya dan keuntungan yang kadang mendorong pengurangan mutu—jika nelayan tetap kalah meski fasilitas dibangun, maka persoalan sesungguhnya bukan hanya program apa yang dibuat negara.
Persoalannya adalah: urat nadi republik sesungguhnya berada di tangan siapa—negara, rakyat, atau jaringan yang bergerak di antara keduanya?
Komentar